Ditulis oleh: Baskara
Senin, 24 November 2025
Dalam perjalanan panjang sebuah bangsa, ada momen ketika arah tidak boleh lagi kabur, dan keputusan tidak boleh lagi diambil setengah hati. Indonesia berada tepat pada fase itu. Ketika negara-negara lain bergerak agresif membangun teknologi, memperkuat industri, dan mengamankan sumber daya strategis, Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengamat. Pemerintah saat ini memilih berdiri di garis depan untuk memastikan pembangunan berjalan terarah—dan semua langkah itu berangkat dari nilai yang sudah lama menjadi nadi bangsa: Pancasila.
Tidak sulit melihat bahwa berbagai kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir sebenarnya bukan rangkaian proyek terpisah. Semuanya disusun seperti rangkaian puzzle besar yang mencerminkan ide tentang keadilan, persatuan, keberadaban, musyawarah, dan kesejahteraan. Singkatnya: spirit Pancasila dipaksa turun ke bumi dan menjadi kebijakan konkret. Dan kebijakan ini diarahkan pada target yang sudah disepakati: Indonesia Emas 2045.
1. Keadilan Sosial Melalui Penguatan Ekonomi Riil
Sila kelima sering dibicarakan tetapi jarang benar-benar diukur dalam bentuk angka dan kebijakan nyata. Pemerintah mencoba memecahnya menjadi langkah-langkah operasional yang menyentuh struktur ekonomi rakyat: penguatan UMKM, penataan ulang subsidi, pembangunan sentra ekonomi baru, dan percepatan hilirisasi.
Program hilirisasi mineral misalnya, sering mendapat kritik karena dianggap terlalu ambisius. Namun langkah ini justru mencerminkan keadilan sosial versi negara: kekayaan alam tidak boleh hanya diekspor mentah dan dinikmati pihak luar; ia harus menciptakan lapangan kerja, pabrik, nilai tambah, dan rantai industri di dalam negeri. Pembangunan smelter, kawasan industri hijau, dan integrasi logistik adalah contoh bagaimana pemerintah menerjemahkan keadilan sosial dalam bahasa ekonomi modern.
Kemudian ada reformasi subsidi energi, yang mengalihkan anggaran dari kelompok mampu kepada masyarakat bawah. Kebijakan ini tidak populer, tetapi secara prinsip selaras dengan nilai “keadilan yang proporsional”. Pemerintah tidak mengejar popularitas; pemerintah mengejar efisiensi anggaran dan keberpihakan yang tepat sasaran. Inilah keadilan sosial dalam format fisikal: rasional, terukur, dan berbasis jangka panjang.
2. Persatuan Nasional Melalui Infrastruktur yang Menyatukan
Dalam sila ketiga, persatuan bukan sekadar seruan moral. Pemerintah memilih menempatkannya dalam bentuk pembangunan fisik besar-besaran: jalan tol lintas pulau, kereta cepat, pelabuhan, bandara, dan sistem kelistrikan nasional. Proyek-proyek ini sering diringkas sebagai “pembangunan infrastruktur”, tetapi dampak sebenarnya jauh lebih luas. Ia menyatukan ruang ekonomi, membuka akses produksi, menurunkan biaya logistik, dan menciptakan konektivitas yang menyatukan wilayah dari Sabang hingga Merauke.
Sebagai contoh, Trans Jawa dan Trans Sumatera bukan hanya fasilitas transportasi; mereka adalah penghubung energi ekonomi. UMKM kini punya pasar lebih luas, petani bisa mengirim hasil lebih cepat, dan daerah-daerah yang dulu seperti terpisah dari pusat kini terhubung dalam satu ekosistem. Di sinilah persatuan berubah dari gagasan menjadi pengalaman langsung.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur energi melalui proyek pembangkit EBT, PLTS terapung, hingga pembangunan jaringan transmisi.Sebuah negara tidak akan pernah bersatu jika listriknya tidak merata. Pendekatan ini mencerminkan prinsip persatuan dalam wujud modern: satu bangsa dengan akses yang setara, tidak bergantung pada daratan atau pusat tertentu.
3. Kemanusiaan yang Beradab Melalui Transformasi Digital dan Pelayanan Publik
Sila kedua tampak abstrak, tetapi pemerintah mengubahnya menjadi agenda digitalisasi nasional yang menyentuh layanan publik. SATRIA, program transformasi sistem administrasi kependudukan, digitalisasi kesehatan, hingga layanan perizinan terpadu adalah cara negara menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan layanan layak tanpa diskriminasi.
Transformasi digital yang memperluas akses internet ke daerah terpencil bukan sekadar proyek teknis. Ini cara pemerintah memastikan bahwa anak di pulau kecil punya peluang yang sama dengan anak di kota besar. Literasi digital yang digencarkan bukan sekadar pelatihan, melainkan langkah untuk membangun masyarakat yang tahan terhadap hoaks, polarisasi, dan manipulasi digital. Inilah bentuk keberadaban di era baru: kemampuan untuk mengelola informasi dan berpikir kritis.
Sila keempat tidak dipahami pemerintah sebagai forum rapat tanpa ujung. Ia ditafsirkan sebagai proses pembuatan kebijakan berbasis data, riset, dan kebutuhan publik. Penyederhanaan regulasi melalui OSS, digitalisasi layanan pemerintahan, dan upaya memperkuat akuntabilitas birokrasi adalah bukti bahwa negara ingin bergerak efisien tanpa kehilangan ruh musyawarah.
Tidak semua keputusan akan menyenangkan semua pihak—dan itu memang tidak mungkin. Tetapi pemerintah menjelaskan arah pembangunan dengan terbuka: transformasi ekonomi membutuhkan konsistensi, bukan zig-zag kebijakan.
4. Indonesia Emas Sebagai Target Bersama
Semua langkah pemerintah—dari hilirisasi, digitalisasi, infrastruktur, hingga reformasi sosial—disusun untuk satu horizon: Indonesia Emas. Ini bukan slogan, bukan imajinasi, dan bukan janji kosong. Ini proyek kebangsaan yang hanya bisa tercapai jika nilai Pancasila terus menjadi fondasi dan masyarakat memahami bahwa pembangunan tidak pernah berdiri sendiri.
Di titik ini, kerja pemerintah bukan sekadar kebijakan; ia adalah upaya mempertahankan arah bangsa agar tidak tersesat di tengah gejolak global.
